Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Minat Khusus Menuju Desa Wisata di Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman - Yurni Suasti; Risky Ramadhan; Febriandi Febriandi; Ahyuni Ahyuni; Novida Yenni (Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2023)
Sebagai daerah penyanggah pada Jalur Lintas Sumatera Padang Bukittinggi, Kenagarian Anduring menawarkan wisata alam dengan slogan ”Sejuta Pesona Alam Nagari Anduring” yang merupakan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Anduring adalah salah satu kenagarian/nagari di Kec.2 x 11 Kayu Tanam. Sebagai salah satu nagari di dengan potensi wisata minat khusus yang tinggi maka lokasinya sangat mendukung salah satu spot/daerah kunjungan wisata. Nagari Anduring memiliki luas 133,85 km2, dengan jumlah penduduk 8225 jiwa, dimana porsi perempuan paling tinggi sebanyak 4123 jiwa dan laki-laki 4102 jiwa. (Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Dalam Angka 2020, BPS). Persoalan teknis terkait pengelolaan, ataupun persoalan manajemen (seperti pemasaran dan lemahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) lokal khususnya perempuan dalam mengelola dan mengimplementasikan potensi wisata yang dimiliki) diduga menjadi hal yang menyebabkan potensi ini tidak termanfaatkan. Permasalahan mitra yaitu (1) Kondisi dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana di sekitar ODTW Minat Khusus di Nagari Anduring, (2) Belum Tersedianya Informasi Penunjuk Lokasi di sekitar ODTW Minat Khusus di Nagari Anduring (3) Kesulitan Promosi Wisata Terdigitalisasi di sekitar ODTW Minat Khusus di Nagari Anduring. Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu (1) Workshop dan FGD Bersama Mitra terkait “Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata Menuju Desa Wisata” (2) Pembinaan Pokdarwis dalam participatory mapping ODTW dan Pembuatan Rute Perjalanan serta Papan Informasi Wisata (3) Pemberdayaan SDM Nagari dan Bumnag dalam Pengembangan website untuk promosi desa wisata. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penerapan model Participatory Rural Appraisal (PRA)