PERMASALAHAN PELEMBAGAAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019-2022 PROBLEMS OF POLITICAL INSTITUTION INDONESIAN DEMOCRACY PARTY OF THE STRUGGLE (PDI-P) IN WEST SUMATRA PROVINCE 2019-2022 PERIOD - Lailatul Khadri; Andri Rusta; Tengku Rika Valentina (FISIPOL UM Sumbar, 2022)
Abstrak: Perubahan sistem pemerintaan di Indonesia pasca reformasi, membuat negara ini menjadi negara multipartai. Munculnya berbagai partai politik ini tentunya mengharuskan Indonesia lebih memperhatikan pelembagaan politik pada setiap partai politik yang ada, karena pelembagaan politik partai akan berpengaruh pada bagaimana pengelolaan terhadap internal maupun eksternal partai, sehingga hal ini juga akan berpengaruh padakeberlangsungan demokrasi negara di Indonesia. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang diresmikan pada tahun 1998, ini bukan waktu yang sebentar untuk partai ini dapat melembagakan dirinya dengan baik. Akan tetapi, 24 tahun berjalan, PDI Perjuangan di Sumatera Barat memiliki masalah yang sama dari tahun ke tahun, yaitu perolehan suara yang rendah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh pelembagaan politik yang belum berjalan secara maksimal dalam organisasi partai. oleh karena itu, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana permasalahan pada pelembagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Barat periode 2019-2022. Penelitian ini menggunaka pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, serta teknik pengumpulan data berupa data sekunder, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisi datayang diperoleh, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Vicky Randal dan Lars Svasand yang melihat dari empat dimensi. Hasil dari penelitian ini, mendeskripsikan bahwa pelembagaan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum berjalan dengan baik di Sumatera Barat, karena masih terdapat masalah mengenai pendanaan, otoritas pemimpin, dan citra publik yang buruk. Kata kunci: Pelembagaan politik, PDI Perjuangan, perolehan suara Abstract: Changes in the government system in Indonesia after the reformation have made this country a multi-party country. The emergence of these various political parties certainly requires Indonesia to pay more attention to the institutionalization of politics in each existing political party, because the institutionalization of party politics will affect how internal and external parties are managed, so this will also affect the sustainability of state democracy in Indonesia. PDI Perjuangan is one of the political parties that was inaugurated in 1998, this is not a short time for this party to institutionalize itself properly. However, 24 years running, PDI Perjuangan in West Sumatra has had the same problem from year to year, namely low vote acquisition. This is of course influenced by political institutionalization which has not run optimally in party organizations. therefore, the aim of this research is to analyze and describe how the problems in political institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle in West Sumatra for the 2019-2022 period. This study uses a qualitative research approach with the case study method, as well as data collection techniques in the form of secondary data, interviews and documentation. To analyze the data obtained, the researcher uses the theory put forward by Vicky Randal and Lars Svasand which looks at it from four dimensions. The results of this study describe that the political institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle has not gone well in West Sumatra, because there are still problems regarding funding, leadership authority, and bad public image. Keywords: Political institutionalization, PDI Perjuangan, vote acquisition