TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANTUNAN BAGI KELUARGA KORBAN MENINGGAL ATAU LUKA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 - WAHID, ABD. (Legal Opinion, 2013)
Perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, telah mempengaruhi pola kehidupan manusia di Indonesia, termasuk juga dalam hal meningkatnya arus mobilisasi masyarakat yang menggunakan angkutan jalan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar dan angkutan yang paling mudah dijangkau adalah angkutan jalan. Hal ini akan menimbulkan terjadinya kepadatan, baik pada alat angkut maupun jalan rayanya. Pada perkembangannya lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Banyaknya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya. Terjadinya tindak pidana lalu lintas jalan yang melanggar Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 359 serta Pasal 360 KUHP, melibatkan dua pihak yaitu pelaku atau pembuat tindak pidana lalu lintas dan korbannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat kecelakan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya. Dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendaraan di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas, yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. Korban yang mengalami luka maupun yang meninggal dunia atau mati. Sebagai rasa tanggung jawab, maka pembuat tindak pidana lalu lintas jalan ini memberikan santunan atau pemberian ganti rugi kepada korbannya tersebut.