TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM MENANGANI RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA - CHANDRA, ARDI (Legal Opinion, 2014)
Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah /Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibilang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka penegakan hukum dibilang lalu lintas. Dalam kasus-kasus tilang proses tilang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan. Namun tidak semua pengendara yang melanggar diberikan surat tilang hanya diberikan teguran. Teguran ini berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan razia menyangkut penerapan hukum, kualitas moral dan etika para aparat penegak hukum, budaya dan sarana dan prasarana jalan belum memadai untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kata Kunci : Pelaksanaan Razia,Penegakan Hukum, Lalu Lintas Angkutan Jalan.