IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWEASI TENGAH NOMOR 516/613 RO.HUK-GST/2012 TENTANG UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI PT. ROYALINDO MULTI NUSA - ASNANI, ASNANI (Legal Opinion, 2015)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 berbunyi :ââUpah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan.ââKemudian dalam Pasal 27 Ayat (2), di jelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut untuk mendapatkan penghidupan yang layak, setiap warga negara harus bekerja, dan di dalam melakukan pekerjaan mendapatkan imbalan yang setimpal. Untuk itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan dalam berbagai macam peraturan, mulai dari aturan setingkat Undang-Undang pokok sampai dengan penjabaran dalam bentuk peraturan pelaksanaan. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul âImplementasi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 516/613 RO.HUK-GST/2012 tentang Upah Minimum Kota (UMK) di PT. Royalindo Multi Nusaâ. Adapun rumusan masalah yang di teliti yaitu bagaimana pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja/buruh di PT. Royalindo Multi Nusa. Pedekatan yurisdis normatif ini dalam menganalisa dan meninjau masalah yang digunakan dan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan upah minimum kota. Spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptif analistis, populasinya adalah PT. Royalindo Multi Nusa dan subjek penelitian adalah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung yang berbentuk obervasi dan wawancara, selain itu digunakan studi kepustakaan. Dalam metode analistis data menggunakan analistis data kualitatif.Proses pelaksanaan penentuan upah terhadap tenaga kerja di PT. Royalindo Multi Nuasa belum terlaksana dengan baik karena masih ada hak-hak normatif pekerja/buruh yang belum terpenuhi. Â Kata Kunci : Pelaksanaan, surat edaran gubernur Sulawesi tengah, upah minimum kota