Realign Ment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Nasional (Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN), 2019)
Abstrak – Kedaulatan negara di wilayah udara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation adalah bersifat “Complete” dan “Exclusive”. Namun ada fenomena yang muncul dalam pelaksanaan konsep kedaulatan di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana ada sebagian wilayah udara Indonesia yaitu diatas kepulauan Riau dan Natuna yang ruang udaranya dalam pengaturan pelayanan navigasi penerbangan Flight Information Region (FIR) Singapura, yang tentunya berpengaruh terhadap kedaulatan negara Indonesia yang penuh dan eksklusif atas ruang udara tersebut. Sehiungga perlu dilakukan penelitian tentang realignment flight information region Singapura dalam rangka penegakan kedaulatan negara di wilayah udara nasional, untuk menganalisis penyebab keberadaan Flight Information Region Singapura di wilayah udara kepulauan Riau dan natuna, dampak pengaturan FIR Singapura terhadap kedaulatan wilayah udara Indonesia, dan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka realignment FIR Singapura tersebut di wilayah udara tersebut. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan kualitatif eksplanatory, data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para informan dengan menggunakan teknik expert sampling, observasi, dan penelaahan dokumen/studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Keberadaan FIR Singapura di wilayah udara kepulauan Riau dan Natuna dilatarbelakangi sejarah pembentukan FIR oleh ICAO yang kemudian diwariskan Inggris kepada Singapura dan pendelegasian oleh Indonesia kepada Singapura melalui perjanjian bilateral, (2) Dampak pengaturan FIR Singapura terhadap kedaulatan Indonesia meliputi aspek pertahanan dan keamanan, sosial-ekonomi, dan kepentingan pemberdayaan lingkungan udara, (3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk realignment FIR Singapura meliputi bidang diplomatik, regulasi dan teknis. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan navigasi penerbangan dalam suatu wilayah udara (FIR) tidak semata-mata untuk tujuan keselamatan penerbangan, akan tetapi memiliki kaitan yang erat dengan kedaulatan negara di wilayah udara nasional.Kata kunci: kedaulatan negara di wilayah udara, realignment, flight information region Abstract – The sovereignty of the state in airspace based on the Chicago Convention of 1944 concerning International Civil Aviation is