Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan sebelum Pelaksanaan Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang - Simbolon, Yeni Yolanda; Assiddiq Harahap, Putri Permata; Pasaribu, Ertika Susanti; Purba, Herlide; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024)
Laporan Mini Riset ini berjudul Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Sebelum Pelaksanaan Pendaftaran Di Badan Pertanahan Nasional di Kantor pertanahan kabupaten deli serdang Tujuan utama penulisan mini riset adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di badan pertanahan nasional di kantor pertanahan kabupaten deli serdang. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan keberatan atau kebenaran surat ukur tanah yang akan digunakan sebagai bukti hak milik tanah. Tinjauan yuridis ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pihak hukum atau pihak pengelola hak milik tanah. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam pengadaan tanah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kuaitatif. Penelitian Normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini mengabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini membahas tentang peran Surat Ukur Tanah (SUT) dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Surat Ukur Tanah adalah dokumen yang berisi informasi tentang luas dan batas-batas tanah, serta status hak miliknya. Dalam penyelesaian konflik pertanahan, SUT digunakan sebagai alat untuk menentukan batas-batas tanah dan mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis juga membahas tentang peran BPN dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk mengelola dan mengawasi pendaftaran tanah, serta menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sebagai unit kerja BPN, memiliki peran penting dalam mengelola pendaftaran tanah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Ukur Tanah sangat penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan SUT, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kemampuan BPN. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa BPN harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SUT dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dokumen tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang umumnya mengikuti prosedur baku yang berlaku secara nasional. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan surat ukur, pengesahan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, terdapat beberapa kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, permasalahan administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, adanya sengketa atau konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan, serta terbatasnya anggaran