Berhasilkah Implementasi Pengadaan Publik Berkelanjutan Di Indonesia? - Suci, Saraswati Nirmala; Cendekiawan, Muslim; Firmansyah, Amrie (PT Wim Solusi Prima, 2024)
Pada era perkembangan industri dan pertumbuhan populasi yang tak terelakkan, dampak lingkungan menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Dalam konteks ini, konsep pengadaan berkelanjutan muncul sebagai strategi pengadaan barang dan jasa yang berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas perkembangan dan tren terkini dalam bidang pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu mengenai pengungkapan keberlanjutan dan dilanjutkan dengan menganalisis konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Studi literatur yang dilakukan mencakup artikel ilmiah yang memiliki berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Artikel ilmiah yang diambil dari berbagai jurnal internasional dan nasional telah mengulas definisi, manfaat, tantangan, dan dampak bagi suatu organisasi dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan. Hasil dari informasi yang dikumpulkan berikutnya dibandingkan dan dihubungkan dengan perkembangan praktik pengadaan berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia. Penelitian ini meyimpulkan bahwa kriteria dan standar dalam pengadaan publik berkelanjutan intinya adalah mempertimbangkan aspek lingkungan saat membeli produk, jasa, atau pekerjaan. Pengadaan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, baik bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, juga terdapat berbagai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan dan peraturan terkait pengadaan berkelanjutan, namun implementasinya masih relatif terbatas dan sedikit. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk membuat peraturan khusus tentang tata cara pelaksanaan pengadaan publik berkelanjutan lalu kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga perlu membuat peraturan turunan untuk masing-masing instansinya.