Aspek hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana perdagangan orang - Harahap, Lukman Hakim; Alrizky, Muhammad Furqan; Lubis, M. Ardhan Hakim; Alfarizi, Dafa; Harahap, Indra Naposo (PT WIM Solusi Prima, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pembuktian dalam penegakan hukum kasus kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara (transnational crime) yang melanggar martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau pemaksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan kejahatan yang bersifat dinamis. mengkomersialkan seks atau menawarkan pekerjaan atau layanan yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Cara yang diterapkan pada pengendalian jenis ini adalah cara hukum normatif. Untuk itu penelitian ini fokus pada konstruksi dokumen hukum melalui pemanfaatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum. Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara yang melanggar harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam tindak pidana perdagangan orang, proses pembuktiannya diatur dalam Pasal 29 sampai 40 UU TPPO. Alat bukti yang berharga dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.