Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Wilyah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala - Imran Rachman (Universitas Tadulako, 2022)
Penentuan pengelolaan hutan yang tepat di lakukan untuk mewujudkan kondisi hutan yang lestari dan bermanfaat secara optimum bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan yakni berupa unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam KPH menjadi perwujudan untuk melaksanakan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata hutan, upaya pemerintah dalam menegaskan UU tersebut di atas adalah di terbitkannya PP 6/2007 jo PP 3 Tahun 2008 tentang tata hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan yang menjelaskan KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Hutan Produksi Desa Karya Mukti Kec.Dampelas Kabupaten Donggala. Waktu pelaksanaan mulai bulan oktober sampai dengan bulan Desember 2017. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data metode observasi dan wawancara, yaitu dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan tanya jawab dengan menggunakan panduan pertanyaan dalam bentuk kuisioner. Kondisi biofisik lokasi sangat tepat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman dengan jenis tanaman karet karena dapat memberi manfaat ekologi untuk perbaikan lingkungan dan mengoptimalkan kembali fungsi hutan. Pengembangan HTR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Karya Mukti sangat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena dapat memberi manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat.