ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI TENTANG PENERTIBAN KERUSAKAN JALAN DI WILAYAH PUGER KABUPATEN JEMBER AKIBAT LALU-LALANG KENDARAAN BESAR DARI AREA PABRIK) - Hardiansyah, Chandra Mutiar Urbanus; Fitri, Icha Cahyaning (Indonesian Journal Publisher, 2024)
Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual, karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sementara penegak hukum bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun masih ada beberapa jalan yang dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti halnya yang terjadi di jalan Kecamatan Puger Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasiKedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.