KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME JUAL BELI PUPUK SUBSIDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI - Nahara Eriyanti (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021)
Aceh Singkil memiliki sumber daya alam potensial yang kontribusinya di bidang pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih di sektor pertanian dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani dari kalangan menengah ke bawah. Namun ternyata kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan tingkatan harga yang berbeda menjadi hal yang lumrah terjadi. Kajian ini menjawab tujuan penelitian yaitu bagaimana ketersediaan pupuk subsidi dan sistem pengalokasiannya untuk petani di Aceh Singkil, tingkat harga yang ditetapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil pada penjualan pupuk subsidi di kios-kios resmi pengecer, dan kebijakan pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi dalam perspektif tas’ir al-jabari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mencukupi 100% dari kebutuhan petani (hanya berkisar di antara 30% sampai dengan 40% saja) disebabkan oleh faktor, yaitu: jumlah alokasi yang terbatas, kurangnya kesadaran petani dalam pendaftaran e-RDKK, penjualan pupuk subsidi kepada pihak lain, dan ketidaksesuaian antara alokasi dengan jumlah RDKK. Tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Sistem pengalokasiannya juga masih kondisional.Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh Singkil terkait mekanisme jual beli pupuk subsidi juga belum sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari karena bertolak belakang dengan tujuan awalnya, yaitu menetapkan harga yang adil serta mengurangi tingkat kelangkaan demi kemaslahatan bersama.