TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN SAWAH DENGAN CARA BELAH BATANG BERDASARKAN AKAD MUKHĀBARAH DI GAMPONG AIR SIALANG KABUPATEN ACEH SELATAN - Saifuddin Sa’dan (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023)
Pengelolaan sawah berdasarkan akad mukhābarah dapat ditemukan di berbagai wilayah di Aceh, seperti dilakukan oleh masyarakat Air Sialang Kab. Aceh Selatan. Hanya saja, dalam pengelolaannya, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam. Persoalan yang berdasarkan penglihatan saya dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu bagaimana praktik pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Air Sialang melalui akad mukhābarah, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan sawah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis studi lapangan (fieald research). Data penelitian dianalisis dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan praktik pengelolaan sawah berdasarkan akad mukhābarah pada masyarakat Air Sialang Kebupaten Aceh Selatan dilakukan dengan pemilik sawah menyewakan lahan ke pihak pengelola untuk digarap. Bentuk perjanjian sewa menyewa yaitu dengan cara “Belah Batang”. Yang dimaksud dengan belah batang yaitu biaya dan bibit tanaman padi menjadi tanggungan pengelola sawah, penetapan pemberitahuan jenis benih padi yang ditanam, kesepakatan bagi hasil di awal perjanjian, langkah penyelesaian permasalahan ketika terjadi pelanggaran akad.Praktik pengelolaan lahan sawah melalui akad mukhābarah tersebut cenderung belum sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini berlaku bukan pada ketidakjelasan akad mukhābarah-nya, tetapi lebih kepada adanya praktik tadlis atau penipuan dan kezaliman dari penggarap sawah dengan pemilik sawah, yaitu si penggarap umumnya tidak memberitahukan secara jujur jumlah hasil panen padi, sehingga bagian pemilik sawah tidak sesuai dengan kontrak di awal perjanjian.