PAPUA DALAM JEJARING BAHASA POLITIK DAN POLITIK BAHASA: STUDI KASUS UU OTONOMI KHUSUS PAPUA - Hugo Warami (LPPM Universitas Dhyana Pura, 2017)
ABSTRAK Tanah Papua merupakan salah wilayah di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus dalambentuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang disebut sebagai political will negara kepada rakyat Papua. Dasar pemberiannya adalah bahwa penyelenggaraanpemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Papua selama berintegrasi dengan Indoensia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan, mewujudkan penegakan hukum,dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia bagi rakyat Papua. Kajian ini bertujuanmengungkapkan UU Otsus Papua sebagai sebuah wacana publik kekuasaan yang di dalamnya mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan,sertadapat mengeksplorasi bentuk lingualdalam jejaring bahasa politik dan politik bahasa pada sistem pemerintahan Republik Indonesia. Bahasa politik yang terurai atas teks-teks politik sering diidentikkan dengan bahasa birokrasipemerintah sebagai alat kekuasaan negara. Bahasa politik tersebut dikemas dalam bentukslogan atau propaganda, bahasa penguasa (pejabat pemerintah), leksikon, ungkapan, metafora, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk kepentingan politik, yakni sebagai alat danpraktik politik. Dalam konteks politik lokal Papua, penggunaan bahasa politik dapat diimplementasikan melalui pidato-pidato politik atau dokumen negara lainnya tentang status,situasi, dan kondisi sosial politik tanah Papua (otonomi khusus, pemekaran, dan merdeka)dalam rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, implementasi UU Otsus Papua tidak diimbangi oleh politik bahasa yang memadai dan seringtidak konsisten. Akibatnya politik bahasa menimbulkan kekerasan psikis atau kekerasan simbolik. Kata Kunci: Papua, bahasa politik, dan politik bahasa ABSTRACT Land papua is a region in indonesia that given special authority in the form of a statute no. 21 years 2001 on special autonomy called as political will state to the people papua. It is basedon the implementation of the government and the implementation of development in Papua during the integration with Indonesia has not been fully meet the sense of justice , welfare ,manifesting law enforcement , and respect for human rights for the people of papua . Aim ofthis study is to express law of special authority of Papua as a public discourse power in which contain some authority and policy, and also to explore the form of lingual in a political andpolitical language for the administration system of the republic of Indonesia. Political language that breaks down over political texts is identical with language of governmentbureaucracy as a means of the powers of the state. Those political language is in the form of slogan or propaganda , language of ruler (government officials), a lexicon, expression, ametaphor, and others that can be used for political purposes, namely as a tool and political practices. In the context of Papua’s local politic, the use of political language be able to beimplemented through political speeches or document about the status, situation, political and social conditions in Papua, in order to strengthen a frame of national unity of the IndonesianRepublic. But, the implementation of special authority of law in Papua is not followed bypolitics language sufficient and often inconsistent .As a result political language cause violence is psychical or violence symbolic . Keywords : Papua, language for politics, political language