Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Negeri Penjalin Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal: Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Dasar Negeri Penjalin Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal - Maulida Putri Rahmawati; Muhammad Fatchuriza; Muhammad Afiful A (JUSTICE Journal Of Social and Political Science, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 di SD N Penjalin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pandemi dan pembatasan sosial berdampak pada berbagai sektor kehidupan termasuk pada sektor pendidikan. Untuk mengatasi dan memutus rantai pesebaran virus Covid-19 di dunia pendidikan pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Virus Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderunga, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian di olah secara kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap guru dan orang tua murid SD N Penjalin Kabupaten Kendal. Latar belakang dari penelitian ini adalah pertama, tidak semua siswa memiliki handphone sendiri. Kedua, banyak yang tidak aktif selama pembelajaran daring. Ketiga¸ banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Keempat, kurangnya perhatian dari orang tua. Hasil penelitian ini adalah : (1) implementasi kebijakan pendidikan pada masa pandemi yakni pembelajaran daring dan luring di SD N Penjalin menggunakan metode alternatif yang digunakan yakni pembelajaran home visit. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan: (a) komunikasi: belum adanya kejelasan pembelajaran tatap muka dan ada perubahan metode pembelajaran. (b) sumber daya: kurangnya sarana dan prasarana, serta ada kesenjangan sumber daya manusianya. (c) kecenderungan: ada perbedaan tanggapan dan pandangan terhadap kebijakan. (d) struktur birokrasi: pengawasan dan evaluasi yang kurang objektif.