MENGGAGAS UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI KEKAYAAN INTELEKTUAL - Budiman N.P.D Sinaga (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara, 2023)
Saat ini bahkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan internasional. Sering sekali pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Kekayaan Intelektual terutama Undang-Undang berdasarkan perjanjian internasional. Padahal secara umum diterima pandangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan masalah yang diteliti maka metode penelitian yang sesuai adalah metode penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai sumber data sekunder terutama peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan beberapa materi muatan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual antara lain dalam Pasal 25A, 32, dan 33 sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinamakan Konstitusi Kekayaan Intelektual. Pada masa datang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual sudah seharusnya mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi materi muatan mengenai Kekayaan Intelektual.