Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemeri - Tuamain, Korneles (Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Unpatti-MBD, 2020)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara faktual tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian dijadikan sebagai pedoman serta acuan bagi kepala desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpinnya. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasana kajian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah serta kiranya dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan kebijakan daerah yang telah dibuat. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa se-Kabupaten Maluku Barat Daya sedangkan sampel yang dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala desa, staf pemerintah desa, serta unsur penyelenggara pemerintah desa se-Kecamatan Pulau Lakor. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (wawancara) dengan responden, kepustakaan dan observasi terhadap tempat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2011 tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sosialisasi, penyuluhan dan seminar dari pemerintah daerah kepada para kepala desa bahwa sesungguhnya ada peraturan daerah yang mestinya menjadi pedoman bagi kepala desa untuk digunakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan undang-undang sehingga dampaknya dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa di akui masih ambur adul dan tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut.