EFEKTIFITAS PENGAWASAN KOMISI XI DPR RI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN COVID – 19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (KPCPEN) TAHUN 2021 - Ulil Albab; T. Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais (Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), 2022)
Pandemi covid-19 berdampak buruk terhadap Kesehatan dan perekonomian. Pemerintah bekerja keras untuk memutus mata rantai persebaran virus sekaligus memulihkan roda perekonomian. Salah satunya dengan membuat kebijakan Komite Penanggulanangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Kebijakan KPC PEN di tahun 2021 meningkat disbanding tahun 2020. Pemerintah merasa PEN berkontribusi baik terhadap Kesehatan maupun perekonomian negara. Untuk memastikan implementasi kebijakan PEN di tahun 2021 perlu diukur sejauh mana efektifitas dari aspek pengawasan, terutama yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pada penelitian ini penulis menganalisa bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada kebijakan PEN tahun 2021. Sumber data penelitian ini diambil dari wawancara Anggota maupun Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI. Adapun hasil penelitian ini adalah Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan pada kebijakan KPC PEN tahun 2021 secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan ukuran yang dikutip dari teori Gibson berupan tujuan, sistem dan stakeholder. Dalam ukuran tujuan, Komisi XI DPR RI memiliki tujuan yang sama dengan program PEN, sedangkan secara sistem, Komisi XI DPR RI berperan dari awal, proses hingga outputnya dan bertimbal balik secara simulta. Adapun ukuran stakeholdernya semua bekerjasama dengan tujuan yang sama yaitu menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk pengawasan yang dilakukannya adalah langsung kepada mitra kerja dan masyarakat serta preventif memberi masukan, arahan serta menciptakan problem solving agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dukungannya berupa dapat melakukan pengawasan jarak jauh secara daring namun hambatannya jaringan internet di Indonesia belum merata.