BIROKRASI PUBLIK UNTUK MECIPTAKAN PEMERINTAHANAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PASCA PANDEMI COVID-19 - Rachmawati, Suci; Martadinata, Muhammad Randhy (STAI Ma'arif Jambi, 2023)
Negeri Indonesia adalah Negeri Birokrat. Mungkin celotehan itu akan selalu keluar dari setiap mulut yang pernah tahu tentang birokrasi di negeri ini. Birokrasi kita sungguh sulit dan njelimet, terutama dalam hal pelayanan bagi masyarakat sangatlah mengecewakan. Hal demikian sering dirasakan dan dikultuskan masyarakat banyak. Betapapun pemerintah mengelak tentang ini, namun realitas empiris yang dirasakan masyarakat adalah bukti tak terbantahkan bahwa birokrasi kita memang sangatlah buruk. Birokrasi kita bukanlah pelayanan baik yang diberikan namun bebanlah yang dipikulkan pada masyarakat. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah. Mungkin slogan dan iklan ini adalah alasan yang para birokrat pegang Sebagai warga masyarakat Indonesia, kemudahan yang diberikan para birokrat adalah harapan. Tapi kenyataannya malah berbalik kesulitanlah yang ditemui. Birokrasi sejatinya adalah sebagai pelayan utilitas masyarakat. Para birokrat kalau mau dikatakan dan diejawantahkan adalah pembantu masyarakat. Tapi, lagi-lagi hal ini disalahartikan seakan birokrat adalah majikan dan masyarakat adalah budaknya yang harus patuh dan tunduk pada aturannya. Soal ini bukanlah hal yang baru di negeri ini, dan seakan menjadi topik basi. Namun karena kebasian yang tak pernah berubah inilah yang harus mulai kita cermati.