Persiapan dan Pengelolaan BUMDes untuk Mendukung Desa Wisata Tingarbuntut - Suprapto, Suprapto; Abdullah, Rizal; Salsabila, Maulidia; Kesi, Reval Bani; Firdaus, Muhammad Iqbal (CV Widina Media Utama, 2022)
Village governments can create Village-Owned Enterprises (BUMDes), BUMDes are community-driven based on potential that can be developed using local resources and market demand. The establishment of BUMDes is not a training package that comes from the central, provincial, or district governments. The Indonesian government has ordered the establishment of BUMDes throughout Indonesia with the aim to manage businesses and utilize assets, develop investment and productivity, provide services and provide other types of businesses for the welfare of rural communities. The establishment of BUMDes for the benefit of community economic empowerment as a public commercial organization does not necessarily make BUMDes a viable commercial organization, in fact if not managed properly it can be detrimental or create new problems for the community. The initial capital of the BUMD actually comes from the village revenue and expenditure budget, so the assets of the BUMD are separate, not separated village assets. BUMD assets are not divided into shares, as the assets are 100% owned by the village. Thus, community participation in the development of Bumdes needs to be included as the program should include cooperation between the village government and the community to achieve common goals around Tinggarbunt village.ABSTRAKPemerintah desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes digerakkan oleh masyarakat berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan permintaan pasar. Pembentukan BUMDes bukanlah paket pelatihan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten. Pemerintah Indonesia telah memerintahkan pembentukan BUMDes di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengelola usaha dan memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan dan menyediakan jenis usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pendirian BUMDes untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai organisasi komersial publik tidak serta merta menjadikan BUMDes sebagai organisasi komersial yang layak, bahkan jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan atau menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Modal awal BUMD sebenarnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga aset BUMD tersebut terpisah bukan aset desa yang dipisahkan. Kekayaan BUMD tidak dibagi menjadi saham, karena hartanya 100% milik desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bumdes perlu diikutsertakan karena program ini harus mencakup kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama di sekitar desa Tinggarbunt.