Sanksi Pidana Terhadap Perempuan Pengguna Narkoba: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Fikih Jinayah - Oktavia, Rahmi; Asy'ari, Asy'ari (Fanshur Institute, 2024)
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan menyebabkan perempuan terjerumus untuk mengkonsumsi narkoba. Untuk menimalisir tingkat penggunaan narkoba dari kaum perempuan, maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi bagi pemakai sudah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Dalam aspek fikih jinayah narkoba diqiyaskan pada keharaman khamar, karena setiap yang memabukkan adalah khamar. Jadi dalam Islam, khamar merupakan katagori jarīmah hudūd, maka mengkonsumsi narkoba juga termasuk jarīmah hudūd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi perempuan sebagai pemakai narkoba. Dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap perempuan pemakai narkoba dalam hukum positif dan Fikih Jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, dengan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan seorang wanita sebagai pemakai ada penyebab yang melatarbelakanginya. Adapun penyebab seorang wanita menggunakan narkoba karena ingin kenikmatan yang cepat, faktor internal dari diri seorang wanita tersebut, karena kondisi ekonomi, faktor keluarga, alasan orang lain, faktor kesempatan dan Faktor agama yang tidak kuat. Sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba sudah jelas disebutkan dalam hukum positif di Indonesia dan Fikih Jinayah. Dalam hukum positif di Indonesia sanksi pidana yang dikenakan pada perempuan pengguna narkoba yaitu sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda dan sanksi pidana rehabilitasi. Berbeda dalam fikih jinayah, sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba yaitu disamakan dengan had bagi peminum khamar yaitu cambukan sebanyak 40 kali dan jika berulang lagi cambukan tersebut dapat lebih dari 40 kali sampai 80 kali tergantung pada keputusan penguasa.