Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya - Marlina Kristiyani; Vieta Imelda Cornelis (Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2023)
Analisis penegakan hukum di wilayah yang berada di bawah kendali Kota Surabaya membuat kajian ini diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dua pertanyaan hukum yang pelik: pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di Surabaya, Jawa Timur. Kedua, tindakan apa yang telah diambil untuk memerangi pengedar narkoba di dalam yurisdiksi mereka. Studi hukum normatif mengkaji hukum dan keputusan pengadilan yang dibuat dalam keadaan tertentu. Berdasarkan temuan tersebut, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Narkotika harus dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan narkotika. Polres Surabaya Kota, Jawa Timur melakukan tindakan preemtif, preventif dan proaktif untuk memberantas industri kejahatan narkotika dalam sistem hukum. Beberapa kegiatan pendidikan preventif dilakukan dengan tujuan membina dan menciptakan kondisi perilaku anti narkoba dan norma kehidupan melalui pengendalian dan pengawasan langsung, dengan tujuan akhir pencegahan dan penanggulangan potensi tindak pidana. Kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan kepada keluarga, dan sosialisasi tentang bahaya narkoba merupakan contoh tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi penyalahgunaan narkoba. Petinggi kepolisian daerah harus menyetujui tindakan represif, dan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol yang ditetapkan.