IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR - Lopez, Athalia Barbara Grace Da; Novaria, Rachmawati; Soesiantoro, Adi (Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri, 2024)
Dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik, pemenuhan hak-hak individu penyandangdisabilitas menjadi hal yang krusial. Upaya ini penting untuk menjamin perlakuan yang adil danintegrasi sosial bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki persyaratankhusus. Di Indonesia, termasuk Kabupaten Sikka, berbagai peraturan perundang-undangan telahdisahkan untuk melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilaiimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas,serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards IIIpada tahun 2004. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yangmencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung individu penyandang disabilitas diKabupaten Sikka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berhasil danefisien. Namun terdapat beberapa tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain belumadanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas, kurangnya personel di lapangan,keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang tidak mencukupi, dan sulitnya aksesibilitas ke lokasitertentu. Meski demikian, Dinas Sosial berupaya secara terpadu untuk memastikan pemberiandukungan optimal bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.