Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry - Kelana, Muhammad Azanil; Fahlevvi, Mohammad Rezza (CV Infinite Corporation, 2024)
Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat Pada tanggal 14 Oktober 2019 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah meluncurkan (launching) aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun demikian, ternyata banyak sekali permasalahan yang diperoleh oleh Inspektorat Provinsi Riau dalam mengelola aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) seperti Sistem SIPD yang sering kali error, Server tidak dapat diakses, dan waktu yang dibutuhkan dalam pengisian data di SIPD terbilang cukup singkat sehingga masih sulit dalam pengelolaanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau, kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman holistik fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aplikasi SIPD telah sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala-kendala seperti ketidaksesuaian data antara RKPD dengan RENJA OPD, sistem error saat penggunaan SIPD secara bersamaan, dan integrasi yang belum optimal dengan laporan keuangan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Inspektorat Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya, termasuk advokasi aktif untuk alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas data dan sinkronisasi antar sistem, serta kolaborasi dengan penyedia layanan teknologi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan perencanaan dan keuangan di tingkat daerah.