EVALUASI KEBIJAKAN DINAS KOPERASI TERHADAP UMKM DI KABUPATEN SEMARANG: TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - Heri Hakim; Muh Huda Ramadan (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2023)
Penelitian ini menyoroti peran sentral Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada tantangan akses, partisipasi, dan perlindungan. Dinas Koperasi memiliki peran krusial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung UMKM, dan evaluasi kebijakan Dinas Koperasi terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan melibatkan peneliti dalam pengamatan langsung di lapangan. Program-program Diskop UMKM Kabupaten Semarang, seperti Pendidikan dan Latihan Perkoprasian, Pemberdayaan UMKM, Pengembangan UMKM, Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dijalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip HAN. Meskipun Diskop UMKM memiliki peran penting, keterbatasan dalam membuat kebijakan di tingkat dinas perlu diatasi. Evaluasi program-program ini diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip HAN, terutama dalam aspek akses, partisipasi, dan perlindungan UMKM. Evaluasi ini mencerminkan komitmen Dinas Koperasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan menekankan hubungan positif antara partisipasi dan keterlibatan pemilik UMKM dengan implementasi kebijakan oleh Dinas Koperasi. Enam rekomendasi utama yang dihasilkan dari evaluasi ini melibatkan pengoptimalan aspek HAN dalam program, penguatan peran Diskop UMKM, optimalkan program pemberdayaan, peningkatan proaktif dalam pemantauan dan pelaporan, pengembangan pendidikan dan informasi, serta evaluasi terus-menerus untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Kata kunci: Dinas Koprasi, UMKM, Prinsip-Prinsip HAN.