PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA ENREKENG KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG - Rifdan Rifdan; Mustaring Mustaring; Megawati Masali (Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 2023)
Abstract: This study aims to (1) identify and obtain data regarding the implementation of the functions of the Village Consultative Council in Development Supervision in Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency. (2) knowing and obtaining data regarding the inhibiting factors for the implementation of the functions of the Village Consultative Council in the supervision of Development in Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency. To achieve this goal, the researcher used a qualitative approach using a phenomenological research type. And to achieve the research objectives, researchers also used data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews, using research instruments in the form of observation guidelines, interview guidelines, and documentation forms or form sheets. Using triangulation and member checks as procedures to check the validity of the data. Using data collection, data reduction, data modeling and drawing conclusions as data analysis techniques. The results of this study indicate that (1) there are 3 (three) implementation of the functions of the village consultative body, namely 1) discussing and agreeing on the draft village regulations with the village head, in the implementation of the first function this is done well as evidenced by the presence of every deliberation held and attended by the head village, village government, BPD and the community. 2) Accommodating and channeling the aspirations of the village community is carried out but not optimally, in carrying out this function the BPD is by conveying aspirations to the BPD and conveying aspirations through village meetings. 3) Supervising the performance of the village head, the implementation of this function is carried out by the BPD by supervising activity plans and supervising the implementation of activities, namely the village head providing an accountability report to the BPD and also evaluating the village head by the BPD (2) factors that impede the implementation of the function The Village Consultative Body includes the lack of facilities and infrastructure for the BPD secretariat, incompetent human resources, and insufficient funding.Keywords: Implementation, Supervision, Village Development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. (2) mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Pembangunan di Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualtitatif dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Dan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut pula peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan borang dokumentasi atau lembar isian. Menggunakan triangulasi dan member check sebagai prosedur pengecekan keabsahan data. Menggunakan pengumpulan data, reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa ada 3 (tiga) yakni 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dalam pelaksanaan fungsi yang pertama ini dilakukan dengan baik terbukti adanya setiap musyawarah yang dilakukan dan dihadiri oleh kepala desa, pemerintah desa, BPD serta masyarakat. 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dilakukan namun belum maksimal, dalam pelaksanaan fungsi ini BPD dengan cara penyampaian aspirasi kepada BPD dan penyampaian aspirasi melalui musyawarah desa. 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pelaksanaan fungsi ini dilakukan oleh BPD dengan cara pengawasan rencana kegiatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yakni kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan dilakukan juga evaluasi oleh BPD kepada kepala desa (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain faktor sarana dan prasarana sekretariat BPD yang belum ada, sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan faktor dana yang belum mencukupi.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Desa