Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Evin Evantori Gajah; Fransisco Frisco Fernando; Nada Vadia; Varel Exellino Ie; Galuh Gilang Gumintang (UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA, 2023)
Abstrak Bank Indonesia berupaya memajukan penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi non tunai. E-money dijelaskan sebagai alat pembayaran dalam bentuk kartu elektronik dengan nilai uang terrekam di dalamnya, diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Meski berbentuk kartu, e-money memiliki perbedaan signifikan dengan kartu kredit dan debet, terbagi menjadi dua kategori: produk prabayar dan akses. Namun, penggunaan e-money tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Kerugian yang mungkin dialami pemegang e- money, terutama terkait kerusakan atau kehilangan kartu, menjadi tantangan utama. Peraturan yang mengatur tanggung jawab penerbit terhadap pemegang e-money masih perlu klarifikasi lebih lanjut, dan perlindungan konsumen dalam situasi kesalahan teknis atau penyalahgunaan kartu perlu diperjelas. Analisis dilakukan dengan memeriksa dasar hukum terkait uang elektronik, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pusat analisis mencakup hubungan hukum antara penerbit dan pengguna e-money, tanggung jawab pihak terkait, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implikasi hukum dari kerugian yang mungkin terjadi pada pemegang e-money juga menjadi perhatian. Kesimpulannya, meskipun e-money memberikan manfaat dalam transaksi sehari-hari, tantangan terkait kerugian tetap ada. Regulasi terkait tanggung jawab penerbit perlu lebih rinci, perlindungan konsumen harus diperkuat, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu lebih transparan. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap isu hukum seputar penggunaan e-money di Indonesia. Kata Kunci: Uang Elektronik (E-Money), Regulasi Perbankan, Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen Abstract Bank Indonesia is striving to advance the use of electronic money (e-money) as a measure to enhance the efficiency and security of non-cash transactions. E-money is described as a payment tool in the form of an electronic card with recorded monetary value, regulated by Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018. Despite its card-like form, e-money exhibits significant differences from credit and debit cards, categorizing it into two types: prepaid products and access products. However, the utilization of e-money is not exempt from several issues. The primary challenge arises from potential losses faced by e-money holders, particularly concerning card damage or loss. Regulations governing the responsibilities of issuers towards e-money holders require further clarification, and consumer protection in cases of technical errors or card misuse needs to be articulated. Analysis involves examining the legal framework surrounding electronic money, including Law Number 11 of 2008, Bank Indonesia regulations, and Bank Indonesia Circulars. The analytical focus encompasses the legal relationship between issuers and users of e-money, the responsibilities of relevant parties, and dispute resolution mechanisms. Legal implications arising from potential e-money holder losses are also a focal point. In conclusion, despite the daily transaction benefits offered by e-money, challenges related to losses persist. Regulations concerning issuer responsibilities need more detailed refinement, consumer protection must be strengthened, and dispute resolution mechanisms should be more transparent. This analysis aims to provide an in-depth understanding of legal issues surrounding the use of e-money in Indonesia. Keywords: Electronic Money (E-Money), Banking Regulations, Responsibilities, Consumer Protection