Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa - Lanang Rafid Al. K; Bima Kencana; Piko Pratama M; Dymaz Refanza Kautsar S (UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA, 2024)
Abstrak Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengalami berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijaksanaan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan. Upaya peningkatan kesadaran Pejabat desa, butuh dilakukan penyuluhan alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyeluhan. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi diindonesia. Kata Kunci: Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Alokasi Dana Desa Abstract Village Funds which are routinely provided by the Central Government to Villages are vulnerable to corruption. This research aims to outline the urgency of increasing community participation in preventing corruption to improve the quality of public services in villages. The management of village funds after the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning villages experienced various kinds of problems including the emergence of criminal acts of corruption as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the prevention of criminal acts of corruption, so that the village government was expected to do as much as possible to prevent various kinds of criminal acts. corruption, whether in terms of policy making, budget allocation or in policy making mechanisms. Efforts to increase awareness of village officials require education about village fund allocation and criminal acts of corruption. Low understanding and awareness of the law can be caused by a lack of socialization and counseling. The low level of legal understanding and awareness can be caused by a lack of socialization and counseling, this can be seen from the high level of corruption in Indonesia. Keywords: Village Funds, Corruption Crimes, Allocation of Village Funds