PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA - Husni Abdulah Pakarti, Muhammad; Farid, Diana; Fathiah, Iffah; Hendriana4 (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, 2023)
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial. Pemerintah sebagai regulator masyarakat berperan dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan keluarga. Salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keluarga adalah kebijakan keluarga berencana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam perspektif hukum, kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang kompleks dan perlu dianalisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kebijakan keluarga berencana, termasuk peraturan, hak asasi manusia, dan perlindungan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang signifikan terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan manfaat seperti akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, pengendalian jumlah anak, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, terdapat beberapa isu hukum yang muncul, seperti pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi gender, dan intervensi pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan pribadi keluarga. Peraturan kebijakan keluarga berencana perlu dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengatur populasi dan hak-hak keluarga untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri. Kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan menjaga privasi keluarga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.