Pemberdayaan Satgas Marinir Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Guna Meningkatkan Pembinaan Potensi Maritim di Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara - Fernando, Maikel (Universitas Pamulang, 2024)
Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan satgas kelautan dalam melaksanakan satgas keamanan pulau-pulau terluar. 2) Mendeskripsikan peran gugus tugas kelautan dalam pembangunan maritim di Perbatasan Laut Natuna Utara. 3) Mendeskripsikan bagaimana kewenangan pengaturan peran gugus tugas kelautan dalam meningkatkan pengembangan potensi maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan modus inkuiri interaktif. Peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan software NVivo. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian: 1) Sudahkah terbangun komunikasi yang baik dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan di lingkungan sekitar, guna mendukung gagasan penerapan sistem pertahanan di lingkungannya sehingga masyarakat akan mendukung upaya pembangunan pertahanan? Upaya yang dilakukan gugus tugas kelautan untuk mendukung keamanan pulau-pulau terluar dengan memiliki kemampuan antara lain: (a) Terbatasnya kemampuan pertahanan terhadap serangan atau pendudukan militer asing; (b) Kemampuan mengawasi; dan (c) Kemampuan untuk mencegah transit kegiatan ilegal. 2) Pembinaan Maritim di Kawasan Perbatasan Laut Natuna Utara, Asisten Dankormar Kolonel Mar bertanggung jawab kepada Komandan Korps Marinir dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sebab, Asops Dankormar mempunyai peran operasional gugus tugas kelautan dalam Pembangunan Maritim di kawasan Perbatasan Laut Natuna Utara. 3) Badan TNI Angkatan Laut Wilayah Natuna perlu menyusun Peraturan tentang penyelenggaraan Satgas Kelautan dalam peningkatan pengembangan potensi maritim, karena peraturan Satgas Kelautan tentang pengembangan potensi maritim belum disahkan secara resmi.