ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAM: STUDI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK - Muhammad Noval Firmanzia; Nugroho Aryo Bimo (Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi hukum terkait kebiri kimia dalam hukum positif Indonesia serta implementasi sanksi tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat adanya 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dari Januari hingga November 2023, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak selama periode tersebut. Menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan multi-dimensi dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemberlakuan sanksi pidana yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap situasi sosial tertentu dan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, penerapan hukuman kebiri masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, terutama terkait dengan pelaku kejahatan seksual dewasa. Hukuman kebiri umumnya menjadi pilihan terakhir untuk pelaku pedofilia, dan tidak berlaku untuk pelaku di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pemberian hukuman kebiri merupakan keputusan yang terserah pada hakim, bukan suatu kewajiban.