PERAN UNDANG UNDANG TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA - Afifuddin, Muhammad Imam; Susanti , Emilia; Maharani , Nur Eka; Nadillah , Natasyah; Sartika, Sartika (Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2024)
Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Suatu negara wajib untuk menjamin dan melindungi hak warga negara nya,termasuk hak dalam mendapatkan status kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang dapat berubah bisa karna kebutuhan atau kewajiban dari negara yang dituju untuk hanya memilki satu kewarganegaraan saja. Kewarganegaraan tunggal sering kali menjaji kendala dan keterbatasan, karna politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal sejak proklamasi 17 Agustus1945 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian berganti menjadi UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan terakhir direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 2006. Munculnya tuntunan mengenai ditetapkannya kewarganegaraan ganda dan tidak terbatas menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPR RI untuk merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Permaslahan penelitian ini adalah sejauh mana kewarganegaran ganda dapat mewujudkan suatu sistem kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa jaminan terhadap hak atas status kewwargnegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang termuat dalam konsitusi UUD NRI Tahun 194. Adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara nya dan melindungi HAM terhadap status kewarganegaraan nya.