Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu - Safarin Novarizal; Hotma P. Sibuea; Rahmat Saputra (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2024)
Norma Pasal 462 UU No 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa KPU tidak memiliki alasan untuk menolak putusan Bawaslu yang menjadi kewenangan Bawaslu, namun sebenarnya keputusan dan rekomendasi Bawaslu tidak sera-merta dilaksanakan KPU, karena adanya Perbedaan tafsir hukum atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dengan alasan kepentingan hukum yang lebih luas. Terdapat perbedaan/disparitas antara keputusan Bawaslu dengan pelaksanaan keputusan Bawaslu yang menjadi kewenangan KPU pada tataran praktik, sehingga sanksi administratif yang bersifat reparatoir tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas penegakan keadilan pemilu. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Bawaslu di Kota Bekasi dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan menganalisis penanganan pelanggaran administrasi Pemilu terkait dengan penegakan keadilan Pemilu, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan pelanggaran. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori, diantaranya: teori demokrasi yang menjelaskan bagaimana Pemilu merupakan bentuk kedaulatan rakyat, teori keadilan Pemilu, dan teori kewenangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebanyak dua putusan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi hasil dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. Sejatinya sanksi yang dijatuhkan bersifat reparatoir yakni mengembalikan kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Namun, karena eksekutor pelaksana putusan tersebut ada pada kewenangan KPU, maka keputusan Bawaslu belum efektif ditindaklanjuti.