STRATEGI PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH P3AP2KB DI KABUPATEN SAMBAS DENGAN PENDEKATAN PSIKOLOGI AGAMA - Fitrianingsih, Fitrianingsih; Guntur, Guntur; Ubabuddin, Ubabuddin (PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2024)
Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Disamping kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak juga masih menjadi permasalahan pelik di tengah masyarakat Kabupaten Sambas sebagai wilayah satelit kota yang memiliki transisi kebudayaan yang dinamis. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), dengan mengintegrasikan pendekatan psikologi agama. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan psikologi agama dapat memperkuat strategi P3AP2KB melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Keterlibatan tokoh agama dan pendidikan keagamaan diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian di lapangan dilihat dari pisau analisis SWOT bahwa dengan Strengths (kekuatan) yang dimiliki P3AP2KB hanya pada tataran program rutin sosialisasi pada masyarakat/warga mengenai kekerasan pada anak yang diharapkan dapat sedikitnya mengurangi kekerasan pada anak di Kabupaten Sambas meskipun masih adanya Weaknesses (Kelemahan) pada P3AP2KB yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah pegawai Dinas sendiri secara kuantitatif bahkan kualitatif. tapi Dinas masih memiliki Opportunities (Peluang) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Sambas yaitu dengan masyarakat yang mulai pro-aktif dalam pelaporan kekerasan anak. Threats (Ancaman) yaitu faktor tidak menguntungkan pada petugas Dinas contohnya ada penolakan dari sebagian masyarakat/warga lain yang menolak sosialisasi yang di lakukan petugas Dinas dan sulitnya merubah pola pikir mereka dalam mendidik anak dengan benar.