Transformasi Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Dan Pedesaan (Pbb-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan - Ariska, Widyan Ahmad; Handoko, V. Rudy; Novaria, Rachmawati (UIR Press, 2024)
Dalam perjalanannya BAPENDA telah meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak secara online maupun berbasis elektronik sebagai bentuk implementasi kebijakan SPBE sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada awalnya BAPENDA memiliki aplikasi khusus terkait PBB-P2 dalam hal pelayanan yakni aplikasi E-PBB (Elektronik-Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan aplikasi yang mencakup pelayanan PBB-P2 termasuk pengelolaan pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan atau penagihan, pembayaran SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) secara online yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor penghambat dalam transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terkhusus mengenai pembayaran aplikasi sebelumnya yakni E-PBB tidak dapat dikembangkan lebih jauh lagi dan tidak relevan dengan aplikasi pembayaran Bank Jatim yang telah jauh berkembang meninggalkan aplikasi E-PBB. Selain itu pada masa yang telah lampau pembayaran PBB dilakukan secara acak dengan hanya bermodalkan nominal tanpa menyertakan NOP yang mana hal itu menjadi acuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Sehingga pembayaran PBB yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak tepat sasaran dan mengakibatkan Wajib Pajak yang tertib membayar pajak namun dalam data tidak masuk pembayaran pajaknya. Kesimpulan penelitian ini yaitu Transformasi sistem pembayaran PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berawal dari aplikasi E-PBB yang mengalami stuck hingga dibuatlah aplikasi lain dengan tetap menggunakan E-PBB sebagai database.