NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA - Luhukay, Roni Sulistyanto (Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2024)
Tidak hadirnya Pegawai Negeri Sipil (ASN) dalam politik praktis, atau mencalonkan diri dalam pemilu nasional atau daerah. merupakan langkah penting untuk menjamin netralitas dan integritas ASN. Netralitas ASN diperlukan untuk menjamin pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi atau kelompok, sehingga keputusan administratif dapat diambil secara obyektif dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mendalami tentang Urgensi Penerapan Larangan pegawan negeri sipil (ASN) membantu menjaga profesionalisme dan standar etika di sektor publik, mendukung kelangsungan sistem demokrasi yang sehat dan adil, serta Pegawai Negeri Sipil (ASN) ini memiliki peran yang substansial. dan dampaknya yang komprehensif, baik bagi individu ASN maupun bagi sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, implikasi ketidak netralan ASN berimplikasi pada pelaksanaan pemilu yang dapat merusak kepercayaan publik, mengganggu integritas sistem pemilu, serta menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.