Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi - Adam Nurfaizi Rosyan; Eko Prasojo (Universitas Medan Area, 2024)
Salah satu pelaksanaan demokrasi secara langsung adalah pemilu. Pemilu merupakan cara dalam menentukan pemimpin baik tingkat pusat atau daerah. Namun, dalam pelaksanaanya muncul budaya patronase yang mengakibatkan berjalannya birokrasi pemerintahan tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang seharusnya. Budaya patronase juga terdapat pada saat proses pemilu untuk memenangkan kandidat, selain itu, mahalnya biaya politik dan tindakan nepotisme manjadi sebuah permasalahan yang timbul akibat adanya pemilu . Penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif deskriptif dengan systemic literature review. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemilu memiliki kecenderungan dalam melahirkan budaya patronase yang mempengaruhi berkembangnya sistem meritokrasi di Indonesia saat ini. Untuk itu, mahalnya biaya kampanye dan nepotisme menjadi faktor timbulnya budaya patronase. Timbulnya klientalisme yang menyebabkan budaya patron harus sebisa mungkin untuk diminimalkan. Selain itu, eksistensi sistem meritokrasi yang sedang berkembang dalam birokrasi pemerintahan mengalami penurunan, khususnya pada pemerintah daerah. Perlu adanya sinergitas dan komitmen pejabat dalam melaksanakan sistem meritokrasi. Biaya politik yang mahal masih menghambat berkembangnya sistem meritokrasi akibat politik balas budi.