Pelestarian Warisan Alam berdasarkan World Heritage Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 dan Implementasinya di Indonesia Dihubungkan dengan Pengelolaan Geopark Ciletuh sebagai Unesco Global Geopark - Fathania Mediana Putri; Ruhaeni, Neni (UNISBA Press, 2024)
Abstract. To ensure that Geopark management field policies are appropriate, Ciletuh Geopark conservation is carried out in accordance with the World Heritage Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. The aim of this research is to evaluate the way the government manages the Ciletuh Geopark. Primary, secondary and tertiary legal materials are analyzed as secondary data in a normative juridical research approach. This research uses qualitative juridical analysis techniques, literature reviews, interviews, and descriptive analysis as data collection methods.The findings of this research indicate that the plans established for the management of the Ciletuh Geopark comply with applicable international conventions and also the arrangements made by the government. However, there are still problems that hinder its optimal and effective management, such as still depending on APBD funds rather than special funds. Abstrak Untuk menjamin kebijakan lapangan pengelolaan Geopark telah tepat, maka konservasi Geopark Ciletuh dilakukan sesuai dengan Konvensi Warisan Dunia Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi cara pemerintah mengelola Geopark Ciletuh. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis sebagai data sekunder dalam pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, tinjauan pustaka, wawancara, dan analisis deskriptif sebagai metode pengumpulan data.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana yang ditetapkan dalam pengelolaan Geopark Ciletuh telah mematuhi konvensi internasional yang berlaku dan juga pengaturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun masih terdapat permasalahan yang menghambat pengelolaannya secara optimal dan efektif, seperti masih bergantung pada dana APBD dibandingkan dana khusus.