Pengawasan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara - M. Fahmi Muwahid (UNISBA Press, 2024)
Abstrak. Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas, “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, netralitas ASN menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini mengingat bahwa Pemilu merupakan momen penting dalam demokrasi yang harus berjalan secara demokratis dan bebas dari intervensi pihak manapun. Namun, dalam revisi UU ASN yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sebelumnya menjadi lembaga pengawas netralitas ASN dihapuskan ditengah masa pemilihan Umum 2024. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersumber utama dari data sekunder dibantu data primer sebagai tambahan dan penelitian ini berisifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan sesuai dengan SKB 5 K/L Nomor 2 Tahun 2022. Implikasi dari dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berpotensi meningkatnya pelanggaran netralitas ASN, Hal tersebut karena pemindahan tugas pengawasan ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan jabatan politik sehingga sangat rawan sekali potensi politisasi terhadap pegawai ASN. Abstract. Neutrality of the State Civil Service is one of the important principles in the administration of democratic government. This is confirmed in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus that the implementation of ASN policies and management is based on the principle of neutrality, the