Tinjauan terhadap Kualitas Kepala Daerah dari Pilkada Satu Pasangan Calon berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik - Ries Ardhian Sultansyah; Nurul Chotidjah; Abdul Rohman (UNISBA Press, 2024)
Abstrak. Indonesia yang merupakan dari sebagian negara dimana sudah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka sebagaimana isi dari UUD 1945. Dengan menyatakan secara tegas hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dasar membuat Indonesia secara langsung menerapkan demokrasi dimana hal menjadi bentuk dari implementasi dari apa yang diharapkan pada pasal dengan maksud kedaulatan rakyat dalam bentuk perwujudan adalah penyelenggaran pemilihan secara umum. Pemilihan umum yang menjadi bentuk wujud dari adanya kedaulatan rakyat memperlukan wakil yang berada di parlemen maupun di eksekutif sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18 dalam isi UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih. Dalam terjaringnya kepala daerah yang berkualitas, maka bagi calon pasangan kepala daerah harus memenuhi yang tercantum pada Pasal 7, Pasal 40, dan Pasal 41 UU Pilkada. Tetapi, persyaratan yang telah disebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadi pilkada berjalan satu pasangan calon. Maka, dalam penelitian mencakup terkait dengan prosedur yang harus dilalui setiap pasangan calon dan bagaimana kualitas kepala dari hasil pilkada satu pasangan calon ini. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan berdasarkan bahan baku hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan kepala daerah dan juga kualitas kepala daerah sendiri dipengaruhi apakah pedoman AAUPB dijalankan dengan baik atau tidak. Dengan demikian, penyesuaian terkait persyaratan calon kepala daerah dan memperkuat dari AAUPB bagi kepala daerah. Abstract. Indonesia is one of the countries which has upheld the sovereignty of the people as stated in Article 1 number as the contents of the 1945 Constitution. By expressly stating this in the basic legislation makes Indonesia directly implement democracy where it becomes a form of implementation of what is expected in the article with the intention of popular sovereignty in the form of manifestation is the holding of general elections. General elections which are a form of manifestation of the sovereignty of the people require representatives who are in parliament and in the executive as stated in Article 18 in the contents of the 1945 Constitution which states,