Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. X Kota Mojokerto, Jawa Timur, Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tah - Salma Nurhaliza Rekardi; Effendy, Deddy (UNISBA Press, 2024)
Abstrak. Perselisihan dalam hubungan industrial marak terjadi, salah satu penyebabnya dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK mengakibatkan muncul suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak para pekerja, seperti pemberian upah yang disebut dengan pesangon. Pesangon sering kali tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan yang berujung dengan perselisihan tidak dapat dicegah antara pihak pekerja dan pihak pengusaha sebagai pemberi kerja, seperti yang terjadi di PT. X Mojokerto Jawa Timur. Adanya perselisihan di PT. X akibat PHK yang dilakukan secara sepihak dan pemenuhan hak para pekerja tidak diberikan. Perselisihan industrial di PT. X harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk dapat terselesaikan dan mencapai suatu kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di PT. X Kota Mojokerto Jawa Timur karena terjadinya PHK serta untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja karena PHK di PT. X Kota Mojokerto Jawa Timur dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah sumber kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, asas, dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa PT. X melakukan tahapan penyelesaian perselisihan sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan terjadi dikarenakan PT. X tidak memenuhi ketentuan pemberian hak kepada pekerja setelah terjadinya PHK sepihak yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan adanya pemberian pesangon. Abstract. Disputes in industrial relations are rife, one of the causes being Termination of Employment Relations (PHK). Layoffs result in a form of company responsibility to fulfill workers' rights, such as providing wages called severance pay. Severance pay is often not fulfilled by the company, which leads to unavoidable disputes between the worker and the entrepreneur as the employer, as happened at PT. X Mojokerto, East Java. There is a dispute at PT. X due to layoffs carried out unilaterally and the fulfillment of the rights of workers is not given. Industrial dispute at PT. X must be carried out in accordance with the mechanisms and stages of industrial relations dispute resolution so that they can be resolved and reach a mutual agreement. This research aims to determine the resolution of industrial relations disputes between workers and employers at PT. X Mojokerto City, East Java due to layoffs and to find out the fulfillment of workers' rights due to layoffs at PT. X Mojokerto City, East Java is related to Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes in Jo Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The method used in this research uses a normative juridical approach, namely by reviewing literature sources in the form of statutory regulations, principles and theories that are relevant to this research. The research results show that PT. X Carry out a stages of dispute resolution in accordance with the mechanism described in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, disputes occur because PT. X does not meet the provisions of granting rights to workers after unilateral layoffs that have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower with severance pay.