PELAKSANAAN PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH - Riko Eka Kusuma (Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University, 2014)
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai penjabaran Pasal 18, membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Undang-undang ini telah mengubah secara mendasar praktek-praktek pemerintahan, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Perubahan tersebut membawa akibat berubahnya bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personil, pemenuhan kebutuhan logistik dan akuntabilitasnya, selain perubahan mengenai definisi Kecamatan itu sendiri. Sebelumnya, Kecamatan merupakan wilayah administratif dalam rangka dekosentrasi yakni lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 126 Pasal 3, yakni Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota dalam rangka asas desentralisasi. Menegaskan, apabila dulu dalam kerangka asas dekosentrasi Kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan, selain Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maupun Kota Administratif. Namun, pada saat sekarang ini Kecamatan adalah wilayah kerja dari perangkat daerah. Dapat dikatakan pula bahwa Kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan, akan tetapi Kecamatan adalah wilayah pelayanan.Since the enactment of Law No. 12 Year 2008 on The Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, as an interpretation of Article 18, to bring new changes in governance in the region. This law has fundamentally changed the practices of government, one of which is related to the position, duties and functions of the District. The changes were brought as a result of changing the shape of the organization, financing, charging personnel, logistics fulfillment and accountability, in addition to changes in the definition of the township itself. Previously, the District is an administrative region in the context of the work environment that is deconcentration government that organizes the implementation of tasks in the area of public administration, while according to Law No. 12 of 2008, Article 126 Section 3, that the District is the district/city in the context of the principle of decentralization. That is, if used within the framework of the principle of deconcentration districts is one of the administrative area, in addition to national, provincial, district and municipality, as well as administrative city. However, at the present time is the working area of the districts of the region. It can be said also that districts not a territory, but district sareservice areas.