KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN) - Endang Retnowati (Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University, 2012)
Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau komponennya, untuk melaksanakannya. Agar apa yang diharapkan dapat diwujudkan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang berkeadilan serta dukungan penegak hukum yang profesional dan yang menjunjung tinggi keadilan.The Law No 14 Year 2008 about The Openness of Public Information provides enlightenment in the implementation of state or government. Implementation of public information in running the state is the embodiment of good governance. It is the guarantee of law towards human rights to get information needed in participating and controlling the implementation of State or Government. The Government should set up infrastructure, human resources who have skills and willingness as well as commitment of all the administrators or Public Agency and the apparatus to do it and what is expected able to realize it well. To support the implementation of the law, it is required law enforcement fairly and supported by law enforcement professional with the appreciation of justice.