KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRASI BAGI TERPIDANA MATI ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA - rani, khairani; Husni, Husni; Subaidi, Joelman (Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada narkotika yang terjadi pada saat ini. Narkotika merupakan tindak pidana khusus serta merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luarbiasa. Yang dimana pelaku tindak pidananya dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Berdasarkan hal tersebut ditemukannya beberapa kasus narkotika yang dijerat hukuman tindak pidana mati mengajukan grasi.. Grasi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Permasalahan yang dibahas yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkotika dan dampak dari kebijakan hukum pidana atas pemberian grasi kepada terpidana narkotika terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana narkotika saat ini berlaku di Indonesia mencakup hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum dan HAM serta Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Kebijakan hukum pidana mengenai pemberian grasi kepada terpidana narkoba di mencakup mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, mekanisme pelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasi, hingga diperolehnya putusan. Pemberian grasi bagi terpidana mati menimbulkan dampak negatif dan positif dari masyarakat dan penegakan hukum sehingga adanya alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga presiden mampu mengabulkan grasi tersebut.