Titik Singgung Hukum Administrasi Dan Perdata Pada Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial: Sebuah Kajian Komprehensif - Alanam, Muklis; Sabrena Sukma (PT. Bangun Harapan Bangsa, 2024)
Melalui kajian terhadap peraturan hukum dan praktik peradilan, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti perbedaan dan persamaan dalam kompetensi pengadilan perburuhan dan komposisi hakim, serta demonstrasinya terhadap perlindungan hak-hak warga negara dan memastikan praktik perburuhan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Jadi metodologi ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap literatur hukum, undang-undang, dan kasus hukum yang terkait dengan hukum perburuhan dan pengadilan hubungan industrial di Indonesia dan negara-negara Eropa terpilih. Selain itu, analisis komparatif akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan praktik terbaik dalam menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak pekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam kompetensi pengadilan hubungan industrial dan komposisi hakim di berbagai sistem hukum. Variasi ini mempunyai implikasi terhadap perlindungan hak-hak pekerja dan efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan. Analisis komparatif ini mengungkap pengetahuan mengenai potensi reformasi atau perbaikan dalam kerangka hukum Indonesia untuk meningkatkan fungsi pengadilan hubungan industrial dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami titik temu antara Hukum Administrasi dan Hukum Perdata dalam konteks Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan menganalisis peraturan hukum dan praktik peradilan di berbagai kewenangan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas penyelesaian perselisihan perburuhan dan perlindungan hak-hak pekerja. Laporan ini juga memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur hubungan industrial dan mendorong praktik ketenagakerjaan yang adil dan setara.