ANALISIS PERMOHONAN BANDING GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES EKSEKUSI/PENJUALAN OBJEK JAMINAN TANAH MELALUI PELELANGAN UMUM OLEH BANK (Studi Putusan Nomor : 57/PDT/2023/PT.TJK) - Zaini, Zulfi Diane; Berliana, Elsa Septi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA), 2024)
Pencapaian pembangunan nasional di Indonesia memerlukan sejumlah dana yang signifikan sebagai modal, baik bagi individu maupun entitas hukum, khususnya dalam sektor ekonomi. Kredit, sebagai instrumen keuangan sentral, memainkan peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan dana untuk operasional harian, ekspansi, investasi, dan proyek strategis. Jaminan menjadi unsur penting dalam transaksi kredit, berfungsi untuk mengurangi risiko dan memastikan keamanan dalam kegiatan perbankan. Fokus utama kredit adalah memenuhi kebutuhan modal kerja dan mendukung investasi, dimana kredit modal kerja memberikan fleksibilitas dan likuiditas untuk menjaga keseimbangan arus kas perusahaan.Penelitian ini fokus pada peran jaminan, terutama dalam bentuk jaminan riil seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, dalam transaksi kredit dengan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arti penting dan fungsi jaminan pada eksekusi dan pelelangan objek jaminan, serta implikasinya terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Dalam prinsip kehati-hatian perbankan, jaminan menjadi mekanisme yang memungkinkan bank memberikan kredit dengan risiko yang terkendali. Studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menjalankan prosedur hukum secara benar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses eksekusi dan pelelangan objek jaminan, dengan menekankan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan praktik-praktik hukum terkait transaksi kredit, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak peminjam dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.