IMPLIKASI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENJADI PEJABAT NEGARA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM WAKTU CUTI NOTARIS - Sabil, Frendi; Lumban Tobing, David Maruhum (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA), 2024)
Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik dan wajib menjamin keaslian tulisannya. Notaris ditunjuk oleh penguasa negara dan diberi kepercayaan, pengakuan dalam memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Notaris dilarang rangkap jabatan, Notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara maka harus melaksanakan cuti sebagaimana hak cutinya yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris yang telah habis masa hak cutinya maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini dianalisis dengan Motode Yuridis Normatif. Yang hasil pembahasannya menjelaskan tentang implikasi hukum terkait Notaris yang mengajukan cuti lebih dari batas waktu hak cutinya karena menjadi pejabat Negara.