(Non-Formal) Collaborative Governance is Possible - Febry, Savira Noor (Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2023)
Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dapat mempermudah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan melalui collaborative governance. Kajian ini melihat terdapat kelompok masyarakat yang menjadi kolaborator non-formal dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan. Dalam hal ini, kolaborator dan pemerintah memiliki fokus isu yang sama, yaitu learning loss di tengah pandemi Covid-19, namun tidak terikat kontrak kerja sama resmi, yang akan disebut dengan non-formal collaborative governance. Salah satu contohnya peran Project Child Indonesia (PCI) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus dengan isu pendidikan di akar rumput. Kajian di sini berusaha melihat tahapan non-formal collaborative governance yang diinisiasi oleh PCI dan apa saja tantangan maupun kendala yang dihadapi. Kajian di sini menggunakan metode netnografi dengan dua sumber data, yaitu observasi daring selama satu bulan pada 12 April 2022 hingga 19 Mei 2022 dan wawancara. Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, negara menghadapi permasalahan baru di berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan yang membutuhkan penyesuaian. PCI berusaha merespons kondisi ini dengan cepat tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. PCI menerapkan program pembelajaran jarak jauh dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan survei sebelum dan sesudah program dilakukan. Tahapan yang lebih sederhana dan fleksibilitas menjadi keunggulan dari model non-formal collaborative governance.