IMPLEMENTASI PROGRAM PETANI MANDIRI MELALUI KARTU PETANI MANDIRI (KPM) PLUS DI KABUPATEN BOJONEGORO - Arinda Dias Fidiyanti; Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi (Cahaya Ilmu Bangsa, 2024)
Implementasi kebijakan adalah proses yang sulit dan sering melibatkan banyak masalah. Untuk berhasil, perlunya harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan menerapkan metode yang sesuai dengan situasi dan persyaratan khusus. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, khususnya petani yang kurang memperoleh peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan usaha tani mereka. Untuk memperoleh manfaat dari Program Petani Mandiri (PPM) yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, petani harus mempunyai Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle. Berdasarkan hasil penelitian implementasi program petani mandiri ini berisikan bantuan modal bernilai maksimal 10 juta dan bantuan-bantuan yang diterima oleh kelompok tani sesuai dengan yang diajukan, jaminan asuransi gagal panen, pembelian hasil pertanian, pelatihan, serta beasiswa bagi keluarga petani. Program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran namun belum maksimal dikarenakan masih rendanya SDM para petani, kurangnya sumber daya manusia sehingga sosialisasi atau pendampingan kepada kelompok tani kurang.