PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS - Immanuela K. D. P.Tumilantouw; Josepus J. Pinori; Toar K.R. Palilingan (Universitas Sam Ratulangi, 2024)
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan dan kesesuaian ketentuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui apa sanksi yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk beristri lebih dari seorang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Permintaan izin diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki dari instansi yang bersangkutan dan dalam ketentuan ini memungkinkan Pegawai Negeri Sipil pria untuk beristri lebih dari seorang apabila telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yaitu beristri lebih dari seorang tanpa izin dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : PNS, beristri lebih dari seorang